Update Papua

  Permohonan sejumlah tokoh gereja dan intelektual di Dogiyai Selatan agar DPRK dan MRP menghentikan eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal di Kapiraya menunjukkan satu hal penting: masyarakat Papua semakin sadar terhadap pentingnya tata kelola lingkungan dan perlindungan hak ulayat. Aspirasi tersebut patut dihargai sebagai bagian dari partisipasi publik dalam demokrasi. Namun, penting juga untuk menempatkan isu ini dalam konteks yang lebih luas dan faktual: pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di Papua. Legalitas dan Pengawasan: Bukan Ruang Tanpa Aturan Pengelolaan SDA di Indonesia, termasuk di Papua, tunduk pada sejumlah regulasi nasional, di antaranya: UU Minerba UU Lingkungan Hidup UU Otonomi Khusus Papua Peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Setiap aktivitas eksplorasi yang sah wajib melalui proses perizinan, konsultasi publik, kajian lingkungan, serta persetujuan...

Insiden penyerangan terhadap pesawat perintis Smart Air di wilayah Papua, yang berujung pada penangkapan dan eksekusi terhadap pilot, kembali menunjukkan eskalasi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Serangan terhadap penerbangan sipil bukan hanya tindak pidana berat, tetapi juga pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan keselamatan transportasi udara internasional. Namun di tengah tragedi tersebut, satu hal yang perlu ditegaskan adalah: negara tidak diam, dan pemerintah Indonesia merespons secara cepat, terkoordinasi, dan terukur. Serangan terhadap Penerbangan Sipil: Ancaman terhadap Hak Hidup dan Akses Publik Penerbangan perintis seperti yang dioperasikan Smart Air merupakan tulang punggung mobilitas di Papua. Banyak distrik hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Serangan terhadap pilot dan pesawat perintis berarti menyerang: Distribusi logistik Akses kesehatan Mobilitas tenaga pendidikan Konektivitas masyarakat pedalaman Dalam konteks hukum int...

   Isu Papua kerap hadir di ruang publik internasional melalui narasi yang kuat secara emosional namun sering kali minim konteks struktural. Salah satu figur yang paling vokal dalam isu ini adalah Veronica Koman, seorang pengacara HAM yang aktif menyuarakan dugaan pelanggaran HAM di Papua. Kritik terhadap pendekatan advokasinya penting dilakukan bukan untuk membungkam suara , melainkan untuk memastikan bahwa diskursus publik berbasis fakta, proporsional, dan bertanggung jawab . 1. Generalisasi Konflik: Mengaburkan Kompleksitas Lapangan Narasi yang kerap disampaikan menempatkan konflik Papua sebagai relasi biner: negara vs rakyat . Kerangka ini mengabaikan kompleksitas aktor di lapangan—termasuk keberadaan kelompok bersenjata non-negara yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil Papua sendiri. Akibatnya, korban sipil dari aksi kelompok bersenjata —sopir logistik, tenaga kesehatan, guru—sering tenggelam dari perhatian internasional. Kritik substansial di sini adalah reduksio...

   Insiden penembakan terhadap sopir truk pikap di wilayah Yahukimo kembali menunjukkan bahwa kekerasan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan sekadar ancaman keamanan, tetapi juga serangan langsung terhadap aktivitas sipil dan ekonomi masyarakat Papua sendiri. Peristiwa ini terjadi di Jalan Poros Logpon KM 7, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Jumat (30/1) sekitar pukul 15.20 WIT. Namun di balik insiden tersebut, satu hal penting patut digarisbawahi: negara hadir dan bergerak cepat untuk melindungi warga serta memulihkan stabilitas keamanan. Respons Aparat: Cepat, Terukur, dan Berbasis Perlindungan Sipil Pasca-serangan di jalur poros vital tersebut, aparat keamanan segera melakukan langkah-langkah taktis di lapangan, mulai dari pengamanan lokasi kejadian, pengejaran terukur terhadap pelaku, hingga peningkatan patroli di jalur-jalur logistik strategis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi aparat tidak bersifat reaktif semata, melainkan p...